I. Dua Angka yang Bertabrakan
Pada awal Februari 2026, Badan Pusat Statistik mengumumkan sebuah angka yang, di permukaan, terdengar seperti kabar baik yang sudah lama dinanti. Industri pengolahan Indonesia—apa yang dalam bahasa kebijakan disebut manufaktur dan dalam bahasa sehari-hari kita sebut pabrik—tumbuh 5,3 persen sepanjang 2025. Itu laju tertinggi dalam tiga belas tahun. Untuk pertama kalinya sejak 2021, pangsa sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto naik kembali ke 19,07 persen, dari 18,98 persen tahun sebelumnya. Pemerintah, yang sepanjang dekade terakhir terus menerus dituduh menelantarkan pabrik demi tambang, merayakan angka itu sebagai pembenaran. Menteri Perindustrian bicara tentang "kebangkitan industri nasional." Para konsultan menulis catatan kepada klien mereka bahwa kurva telah berbalik.
Tetapi pada saat yang nyaris bersamaan, di sebuah ruang seminar di Universitas Gadjah Mada, ekonom Arief Anshory Yusuf—anggota Dewan Ekonomi Nasional dan profesor di Universitas Padjadjaran—mengucapkan satu frasa yang sulit hilang dari ingatan: deindustrialisasi prematur. Pangsa manufaktur, ia jelaskan, memang naik tipis. Tapi di puncak kejayaannya, pada awal 2000-an, sektor ini menyumbang hampir 29 persen dari ekonomi Indonesia. Sejak 2002, kurva itu terus menurun. Indonesia, kata Arief, mulai meninggalkan pabrik ketika pendapatan per kapitanya baru sekitar 780 dolar AS—jauh sebelum sebuah negara seharusnya melakukannya. Kita tidak naik kelas; kita pensiun dini.
Dua angka ini—5,3 persen pertumbuhan dan 29 persen yang menjadi 19 persen—adalah dua cara membaca cerita yang sama. Yang pertama adalah pembacaan jangka pendek, yang menyenangkan para politisi. Yang kedua adalah pembacaan jangka panjang, yang membuat para ekonom susah tidur. Tulisan ini berargumen bahwa keduanya benar, dan bahwa keduanya menunjuk pada satu pertaruhan besar yang sedang dimainkan oleh negara ini: pertaruhan hilirisasi.
Hilirisasi adalah kata kunci era Joko Widodo, dilanjutkan dan diperkuat oleh Prabowo Subianto. Dalam bahasa teknis, ia berarti memindahkan kegiatan ekonomi naik beberapa anak tangga dalam rantai nilai global: tidak lagi mengekspor bijih nikel mentah, tapi feronikel, baja nirkarat, prekursor katoda, akhirnya sel baterai dan, jika takdir berpihak, mobil listrik. Dalam bahasa politik, ia adalah janji bahwa kali ini—berbeda dengan boom kayu lapis 1980-an, boom minyak 1970-an, boom batu bara 2000-an—keuntungan dari kekayaan alam akan tinggal di dalam negeri. Dalam bahasa kebudayaan, ia adalah pernyataan kemerdekaan: berhenti menjadi bangsa kuli, mulai menjadi bangsa insinyur.
Saya ingin mengatakan, sejak awal, bahwa saya pada dasarnya mendukung program ini. Bukan karena angka-angkanya sempurna—mereka tidak—tapi karena alternatifnya tidak menarik. Indonesia tidak bisa lagi menempuh jalan ekspor komoditas mentah selamanya, dan tidak juga punya kemewahan menunggu pasar yang sempurna sebelum bertindak. Tetapi dukungan yang jujur memerlukan kritik yang jujur. Dan ada cukup banyak hal yang harus dikritisi, dengan tegas, tentang bagaimana hilirisasi sedang berjalan, agar kita tidak terjebak merayakan kemenangan yang sebenarnya separuh saja.
II. Anatomi Industri Indonesia, 2025
Sebelum bicara tentang hilirisasi, ada baiknya kita lihat dulu apa sebenarnya yang dimaksud "industri" di Indonesia saat ini. Karena ketika seorang pejabat mengatakan "industri kita tumbuh," ia bisa berarti sangat banyak hal, dan tidak semuanya saling berhubungan.
Pada 2025, sektor pengolahan menyumbang 19,07 persen terhadap PDB nasional yang mencapai 23.821 triliun rupiah—sekitar 1,4 triliun dolar AS. Ia mempekerjakan sekitar 20,26 juta orang per kuartal ketiga 2025, atau hampir satu dari setiap tujuh tenaga kerja Indonesia. Jika kita pecah sektor ini menjadi sub-sub komponennya, kita mendapatkan gambar yang lebih jelas tentang struktur ekonomi kita yang sesungguhnya.
Makanan dan minuman adalah raksasa tak terbantahkan: 7,13 persen PDB nasional, sepertiga lebih dari seluruh manufaktur Indonesia. Sebagian besar dari ini—mungkin sebagian besar dari yang kita anggap "kemenangan manufaktur"—sebenarnya adalah hilirisasi pertama Indonesia: minyak kelapa sawit. Kita menanam buah sawit, kita memerasnya menjadi minyak mentah, kita menyulingnya menjadi minyak goreng dan oleokimia. Itu adalah aktivitas pengolahan, dan secara teknis itu adalah manufaktur. Tapi ia adalah manufaktur yang nasibnya terkait erat dengan harga komoditas global, dengan cuaca, dengan kebijakan biofuel di Eropa, dengan permintaan mi instan di Tiongkok.
Setelah makanan dan minuman, peta menjadi menarik. Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menyumbang 1,83 persen. Elektronik, komputer, dan barang listrik: 1,60 persen. Alat transportasi: 1,27 persen. Logam dasar—dan inilah angka yang harus dilingkari merah—1,15 persen. Tekstil dan pakaian jadi: 0,97 persen. Industri mesin dan peralatan—jantung dari manufaktur yang sebenarnya, sektor yang menentukan apakah sebuah negara bisa membangun pabriknya sendiri—hanya 0,28 persen.
Empat hal yang bisa kita baca dari komposisi ini.
Pertama, Indonesia bukan negara manufaktur sejati. Indonesia adalah negara pengolah komoditas. Sebagian besar dari apa yang kita sebut industri adalah perpanjangan agribisnis dan pertambangan dengan satu atau dua langkah pengolahan tambahan. Ini bukan kritik moral—Norwegia juga negara pengolah komoditas yang sangat kaya—tapi ini adalah deskripsi yang penting untuk diingat ketika kita berbicara tentang ke mana kita akan pergi.
Kedua, sektor tradisional padat karya sedang merosot. Tekstil dan pakaian, yang dulu menjadi mesin penyerap tenaga kerja perempuan di Bandung, Bekasi, dan Surakarta, kini menyusut. Dari hampir 1,5 persen PDB di awal 2010-an menjadi di bawah 1 persen. Sepanjang paruh pertama 2025, indeks PMI manufaktur Indonesia melorot di bawah angka 50—batas antara ekspansi dan kontraksi—untuk berbulan-bulan, dan gelombang pemutusan hubungan kerja menerjang pabrik-pabrik tekstil. Sritex, raksasa tekstil yang dulu membusungkan dada Solo, tutup setelah satu setengah abad. Ini bukan kebetulan: ia adalah konsekuensi langsung dari kalah bersaing melawan Vietnam dan Bangladesh dalam harga, dan melawan Cina dalam segala hal.
Ketiga, logam dasar—satu-satunya sektor yang naik signifikan—adalah bayi hilirisasi. Pertumbuhan industri ini, terutama baja nirkarat dari Morowali, adalah hasil langsung dari larangan ekspor bijih nikel sejak 2014. Ia adalah bukti bahwa kebijakan industri bisa bekerja.
Keempat, dan ini yang paling mengkhawatirkan: industri barang modal kita—mesin yang membuat mesin—nyaris tidak ada. Ekonom Korea Selatan tahun 1970-an akan menatap angka 0,28 persen ini dengan tatapan ngeri yang sama seperti dokter melihat hasil tes darah yang sangat buruk. Tanpa industri mesin dan peralatan domestik, kita selalu akan menjadi negara yang merakit, bukan yang merancang.
III. Indonesia Diukur dari Tetangganya
Ada hal yang aneh dengan cara kita biasa membahas ekonomi Indonesia. Kita cenderung membandingkan diri dengan diri sendiri di masa lalu—"lebih baik dari tahun lalu," "tertinggi dalam tiga belas tahun"—atau dengan negara-negara besar yang struktur ekonominya tidak relevan. Sesungguhnya, perbandingan yang paling tajam datang ketika kita berdiri bersebelahan dengan negara-negara yang sebaya: yang memulai perjalanan industri sekitar waktu yang sama, dengan ukuran ekonomi yang sebanding, dengan demografi yang serupa.
Mari kita lakukan latihan itu.
Vietnam. PDB Vietnam pada 2024 adalah 476 miliar dolar—sekitar sepertiga dari Indonesia. Tapi pangsa manufakturnya terhadap PDB telah menembus 24 persen, dan terus naik. Ekonomi Vietnam tumbuh 8,46 persen di kuartal keempat 2025; sektor manufakturnya tumbuh lebih cepat lagi. Sejak akhir 2010-an, Vietnam telah melampaui Indonesia dalam Indeks Kompleksitas Ekonomi—sebuah ukuran sofistikasi ekspor yang dikembangkan oleh Ricardo Hausmann dan César Hidalgo di Harvard. Vietnam mengekspor smartphone Samsung, papan sirkuit, dan komponen otomotif presisi. Indonesia mengekspor batu bara, sawit, dan baja nirkarat. Pada tingkat ekspor manufaktur per kapita, Vietnam sudah melampaui kita sejak pertengahan 2010-an. Pada beberapa tahun ke depan, mereka akan melampaui kita dalam pendapatan per kapita juga.
Thailand. Manufaktur menyumbang sekitar 25 persen PDB Thailand. Negara ini telah menjadi "Detroit dari Asia Tenggara" selama tiga dekade, merakit mobil-mobil Toyota, Honda, dan Isuzu yang kita beli dengan plat B. Tapi Thailand juga adalah pelajaran tentang kejenuhan: pertumbuhan ekonominya hanya 2,5 persen pada 2024 dan diperkirakan 1,8 persen pada 2025 menurut Bank Dunia. Mereka berhasil naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah-atas (PDB per kapita 7.347 dolar pada 2024), tapi terjebak di sana. Ini adalah "perangkap pendapatan menengah" dalam wujudnya yang paling nyata.
Malaysia. Pangsa manufaktur sekitar 23 persen PDB, PDB per kapita 11.874 dolar—jauh di atas Indonesia yang baru menyentuh sekitar 5.083 dolar pada 2025. Malaysia adalah simpul penting dalam rantai semikonduktor global, melakukan tugas yang disebut "back-end" assembly dan testing untuk chip-chip Intel dan AMD. Bukan kebetulan: mereka berinvestasi dalam pendidikan vokasi teknik elektro sejak 1980-an.
Filipina. Mungkin perbandingan yang paling memilukan, karena Filipina adalah kembaran Indonesia dalam hal banyak: kepulauan tropis, demografi muda, sejarah kolonial yang panjang, kekayaan komoditas. Pangsa manufaktur Filipina turun ke sekitar 18 persen, dan negara itu mengalami perlambatan signifikan pada akhir 2025, dengan pertumbuhan PDB-nya jatuh ke level terlemah sejak pandemi. Filipina, seperti Indonesia, adalah pesakitan deindustrialisasi prematur. Bedanya: Filipina menyerah lebih dulu dan menggantungkan diri pada remitansi pekerja luar negeri, yang mencapai 8,7 persen PDB. Indonesia masih berjuang—dan itulah mengapa hilirisasi penting.
Jika kita memperluas perbandingan keluar ASEAN, gambarnya tidak lebih menyenangkan. Tiongkok: pangsa manufaktur 26 persen. Korea Selatan: 25 persen. Meksiko, dengan struktur ekonomi yang dalam beberapa hal mirip dengan kita: 20 persen, tapi dengan industri otomotif yang jauh lebih dalam, terintegrasi sempurna dengan rantai pasok Amerika Utara.
Kesimpulan dari latihan komparatif ini cukup jelas. Indonesia bukan kasus terburuk di kawasan—Filipina lebih buruk. Tapi Indonesia juga bukan kasus terbaik—Vietnam, dengan ukuran pasar domestik sepertiga kita, dengan sejarah perang yang menghancurkan, dengan rezim politik yang sangat berbeda, telah lebih berhasil dalam membangun pabrik. Mengapa?
Jawaban sederhananya adalah: investasi, infrastruktur, pendidikan, dan—yang sering dilupakan—konsistensi kebijakan. Vietnam tidak mengubah arah ekonominya setiap lima tahun. Mereka memutuskan, sekitar 1986 dengan kebijakan Đổi Mới, bahwa mereka akan menjadi negara manufaktur, dan setiap pemerintahan sejak itu, dengan disiplin Leninis yang membuat seorang teknokrat Bappenas menangis iri, melaksanakan rencana itu.
IV. Hilirisasi: Sebuah Pertaruhan Industri
Maka kita sampai pada hilirisasi—jawaban Indonesia atas pertanyaan yang telah kita hindari selama tiga dekade: bagaimana kita berhenti menjadi tukang gali dan mulai menjadi tukang bangun?
Cerita resminya kira-kira begini. Sejak 2014, di bawah Undang-Undang Minerba, pemerintah secara bertahap melarang ekspor bijih nikel mentah. Pelarangan total efektif pada 2020. Logikanya didasarkan pada teori sederhana dari ekonomi pembangunan: jika kamu memiliki sumber daya yang langka dan dibutuhkan dunia, jangan jual mentah. Paksa investor membangun pabrik di tanahmu untuk mengaksesnya. Tangkap nilai tambah di dalam negeri.
Hasilnya, jika kita melihat angka-angka, mencengangkan. Pada 2014, ekspor produk olahan nikel Indonesia bernilai sekitar 1 miliar dolar. Pada 2023, angkanya mencapai 30 miliar dolar. Dalam satu dekade, sebuah kategori ekspor melonjak tiga puluh kali lipat. Indonesia kini menguasai sekitar 62 persen produksi nikel global pada 2025, dengan proyeksi mencapai 70 persen pada 2026. Investasi asing langsung melonjak: 44,2 persen kenaikan dari 2021 ke 2022, sebagian besar mengalir ke proyek-proyek hilirisasi. Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP), yang pada 2013 masih hutan rumput rawa di Sulawesi Tengah, kini menjadi rumah bagi 50 perusahaan dengan total investasi 34,3 miliar dolar, mempekerjakan sekitar 30.000 orang langsung di dalam pagar pabrik dan jauh lebih banyak lagi di luarnya.
Pada Juni 2025, Presiden Prabowo meresmikan dimulainya pembangunan proyek baterai EV terintegrasi senilai 5,9 miliar dolar di Karawang, bekerja sama dengan konsorsium pimpinan CATL—raksasa baterai Tiongkok yang menguasai sepertiga pasar global. Proyek "Dragon" ini, demikian namanya, dijanjikan menciptakan 8.000 lapangan kerja langsung dan 35.000 tidak langsung, serta menghasilkan nilai ekonomi 48 miliar dolar dalam masa pakainya—delapan kali investasi awal. LG Energy Solution dari Korea sudah membangun pabrik baterai senilai 1,7 miliar dolar. Foxconn dari Taiwan mendiskusikan pabrik kendaraan listrik dan bus dengan Indika. Wuling, BYD, dan Hyundai sudah memproduksi mobil listrik di tanah Jawa. Pada kuartal pertama 2025, kendaraan listrik mencapai 8 persen dari penjualan mobil baru di Indonesia, naik dari kurang dari 1 persen dua tahun sebelumnya.
Ini adalah angka-angka yang membuat kepala kementerian industri tersenyum di pesta resepsi diplomatik. Dan, biarkan saya katakan, mereka benar tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Indonesia membangun sesuatu yang benar-benar baru, dengan teknologi yang relevan untuk transisi energi global, dengan rantai pasok yang—setidaknya di atas kertas—dimulai dan berakhir di dalam wilayah Republik.
Namun setiap analis yang jujur perlu menambahkan beberapa catatan yang penting.
V. Catatan Kritis Pertama: Siapa yang Sebenarnya Memiliki Pabrik?
Sebuah studi oleh Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington pada akhir 2025 mendokumentasikan fakta yang tidak nyaman: sekitar 75 persen kapasitas pemurnian nikel di Indonesia dikendalikan oleh perusahaan Tiongkok, sebagian besar melalui anak perusahaan di Hong Kong dan Singapura. Tsingshan Holding Group sendirian menguasai porsi mayoritas. Dari peralatan berat yang digunakan untuk pengolahan bijih—mesin penggiling, konverter mineral, mesin tuang—70 persennya diimpor dari Tiongkok. Untuk asam sulfat yang menjadi bahan utama proses High Pressure Acid Leaching, ketergantungan kita pada pemasok Tiongkok mencapai persentase yang serupa.
Apa artinya ini? Artinya, dalam rantai nilai nikel-baterai-EV yang kita bangun, kita berhasil memindahkan satu mata rantai produksi—pemurnian dan pengolahan—dari Tiongkok ke wilayah Indonesia. Tapi modal, teknologi, peralatan, dan sebagian besar keuntungan, masih dimiliki oleh aktor-aktor di luar Indonesia. Kita memindahkan asap dan limbah dan tenaga kerja kelas pekerja ke Sulawesi dan Maluku. Kita tidak, atau belum, memindahkan kapasitas perekayasaan.
Ini bukan sepenuhnya kegagalan; ini adalah tahap awal yang normal dalam industrialisasi. Korea Selatan dan Taiwan juga memulai dengan menjadi tempat perakitan untuk perusahaan Jepang dan Amerika. Mereka kemudian, secara bertahap, melalui kebijakan industri yang ketat dan investasi besar-besaran dalam pendidikan teknik, mengambil alih kapasitas perekayasaan itu. Yang menjadi pertanyaan adalah: apakah Indonesia memiliki strategi untuk fase kedua itu, atau apakah kita akan berhenti di fase perakitan?
Sebuah makalah penelitian dari Bank Dunia, dirilis pada November 2025 dengan judul "Nickel, Steel and Cars," mengkonfirmasi paradoks yang lebih dalam. Dengan menggunakan metode Domestic Value Added Ratio terhadap data transaksi pabean perusahaan, peneliti menemukan bahwa larangan ekspor nikel memang berhasil meningkatkan nilai tambah domestik di industri pengguna baja—tetapi pada saat yang sama, ia mengurangi ukuran perusahaan rata-rata, mendorong pengurangan ekspor di industri yang terlalu terpapar, dan menyebabkan kehilangan pasar ekspor di beberapa segmen. Industrial policy, dalam kata-kata yang lebih sederhana, tidak gratis. Ada yang menang. Ada yang kalah. Pemerintah harus jujur tentang trade-off itu.
VI. Catatan Kritis Kedua: Pekerjaan yang Tidak Ada
Cerita yang sering kita dengar adalah bahwa hilirisasi menciptakan lapangan kerja. Itu benar, tapi dengan satu asterisk besar.
Industri pengolahan nikel dan baja adalah industri yang sangat padat modal. Sebuah smelter modern menelan investasi miliaran dolar per pabrik dan, setelah berdiri, mempekerjakan beberapa ratus hingga beberapa ribu orang per fasilitas. Bandingkan dengan industri tekstil tahun 1990-an, di mana investasi yang jauh lebih kecil bisa mempekerjakan puluhan ribu orang, sebagian besar perempuan dari pedesaan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bandingkan juga dengan industri perakitan elektronik Vietnam saat ini, di mana satu pabrik Samsung di Bac Ninh mempekerjakan lebih dari 60.000 orang.
Penelitian dari Pusat Studi Ekonomi Energi Universitas Padjajaran (2025), mengutip Bosker dan rekan-rekan, menunjukkan pola yang konsisten: kabupaten-kabupaten Indonesia dengan industri pertambangan nikel yang dominan memang mengalami pertumbuhan lapangan kerja, tapi kabupaten-kabupaten dengan industri bauksit—yang sama-sama menjadi target hilirisasi—mengalami kehilangan pekerjaan. Hilirisasi bukan obat ajaib untuk pengangguran. Ia menciptakan jenis pekerjaan tertentu, di lokasi tertentu, dengan tingkat keterampilan tertentu, dan tidak semuanya dapat diakses oleh orang yang membutuhkan pekerjaan.
Lebih jauh lagi, ada masalah kualitas. Pabrik-pabrik di Morowali dan Weda Bay—dengan segala hormat kepada para insinyur dan operator yang bekerja keras di sana—telah berulang kali menjadi sorotan karena kecelakaan kerja yang fatal, paparan terhadap zat-zat berbahaya, dan ketegangan etnis antara pekerja Indonesia dan Tiongkok. Beberapa di antaranya menyangkut isu yang lebih dalam: apakah model hilirisasi cepat, yang menarik investasi sebesar-besarnya dalam waktu sesingkat-singkatnya, kompatibel dengan standar keselamatan dan ketenagakerjaan yang layak?
Saya tidak ingin terlalu hitam-putih di sini. Pabrik-pabrik di Sulawesi Tengah membayar upah yang lebih tinggi daripada alternatif pertanian subsisten yang ada di kabupaten-kabupaten itu sebelumnya. Bagi keluarga-keluarga di Bahodopi atau Lelilef, ini adalah perubahan hidup. Tapi ini juga bukan tipe pekerjaan kelas menengah industri yang dibangun oleh tekstil Bandung pada 1980-an dan elektronik Penang pada 1990-an. Ia adalah pekerjaan kelas pekerja industri klasik dengan semua risiko klasiknya.
VII. Catatan Kritis Ketiga: Ongkos Lingkungan
Mari kita bicara tentang asam sulfat sebentar.
Metode dominan untuk memproses bijih nikel laterit kadar rendah—jenis yang dimiliki Indonesia dalam jumlah besar—disebut High Pressure Acid Leaching. Prosesnya melibatkan pemanasan bijih nikel dalam autoklaf pada suhu 250 derajat Celsius dengan tekanan tinggi, dalam bak berisi asam sulfat pekat. Hasilnya adalah larutan yang mengandung nikel dan kobalt yang bisa dipisahkan dan digunakan untuk baterai. Limbahnya, yang disebut tailing, adalah lumpur asam yang harus dibuang di suatu tempat.
Di banyak negara, limbah ini disimpan di kolam tailing yang dilapisi dengan hati-hati, dipantau selama puluhan tahun. Di Indonesia, sebagian operator menggunakan metode yang disebut deep sea tailing placement—pembuangan limbah ke dasar laut—yang masih kontroversial secara ilmiah dan dilarang di banyak yurisdiksi internasional. Dampak jangka panjangnya terhadap ekosistem laut Maluku dan Sulawesi tidak sepenuhnya dipahami.
Belum lagi soal energi. Pabrik-pabrik pengolahan nikel adalah konsumen listrik yang rakus, dan listrik itu hampir seluruhnya berasal dari pembangkit batu bara captive—pembangkit yang dibangun khusus untuk pabrik itu, di luar jaringan PLN, dan karenanya di luar perhitungan transisi energi nasional. Ada sebuah ironi struktural yang menyakitkan di sini: nikel Indonesia diolah dengan batu bara, untuk menjadi baterai mobil listrik yang akan dipakai konsumen Eropa untuk mengurangi emisi karbon mereka. Carbon Border Adjustment Mechanism Uni Eropa, yang mulai berlaku penuh, secara teori dirancang untuk menghukum produsen seperti ini.
Sekali lagi, ini bukan alasan untuk menyerah pada hilirisasi. Ini adalah alasan untuk melakukannya dengan lebih baik. Pemerintah Prabowo telah mengumumkan target ambisius untuk membangun 17,1 GW kapasitas tenaga surya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025-2034. Beberapa kawasan industri sudah mulai bicara tentang "smelter hijau." Tapi jarak antara pengumuman dan implementasi di Indonesia, kita semua tahu, bisa diukur dalam dekade.
VIII. Catatan Kritis Keempat: Sengketa Dagang dan Geopolitik
Pada Oktober 2022, Uni Eropa membawa Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atas larangan ekspor bijih nikel. WTO memutuskan, di tingkat pertama, melawan Indonesia. Indonesia mengajukan banding. Tetapi karena Badan Banding WTO telah lumpuh sejak 2019—Amerika Serikat memblokir pengangkatan hakim baru—kasus ini terjebak dalam limbo hukum. Indonesia terus melakukan larangan ekspor. Tapi preseden hukumnya tidak baik.
Lebih jauh lagi, Indonesia sekarang berada di pusat perebutan strategis antara Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa atas mineral kritis. Setiap kebijakan pemerintah Indonesia tentang nikel, kobalt, dan tembaga, kini menjadi item dalam negosiasi yang lebih luas. Kesepakatan Amerika Serikat-Malaysia yang ditandatangani pada Oktober 2025 secara eksplisit mencegah Malaysia melakukan apa yang Indonesia lakukan—membatasi ekspor mineral untuk mendorong industrialisasi domestik. Inggris, Jepang, dan Korea Selatan semuanya sedang menegosiasikan kerangka kerja "rantai pasok ramah" yang mungkin memberi Indonesia akses pasar khusus, tapi dengan syarat-syarat yang mungkin tidak nyaman.
Dengan kata lain: Indonesia berhasil membangun leverage. Tapi leverage selalu menarik tekanan. Selama dekade berikutnya, kemampuan diplomatik dan negosiasi kita akan diuji dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya. Bukan kebetulan bahwa Kementerian Luar Negeri Indonesia, untuk pertama kalinya, mempekerjakan ekonom mineral.
IX. Pertanyaan yang Lebih Dalam: Apa Itu Industrialisasi?
Saya ingin kembali ke pertanyaan yang lebih filosofis untuk sejenak, karena saya curiga kita sering berbicara tentang hilirisasi seolah-olah ia adalah hal yang sama dengan industrialisasi, padahal sebenarnya tidak persis.
Industrialisasi, dalam pemahaman klasik—pemahaman yang dipakai oleh Friedrich List di Jerman abad ke-19, oleh Alexander Hamilton di Amerika Serikat awal abad ke-19, oleh Park Chung-hee di Korea Selatan tahun 1960-an dan 70-an—berarti sesuatu yang lebih dari sekadar membangun pabrik. Ia berarti membangun kapasitas untuk membuat, merancang, memperbaiki, mengulang, dan terus-menerus meningkatkan produksi barang yang semakin kompleks. Ia berarti menciptakan tenaga insinyur, manajer pabrik, akuntan biaya, ahli logistik. Ia berarti membangun pasar tenaga kerja terampil dan ekosistem pemasok. Ia berarti, pada ujungnya, sebuah masyarakat yang memiliki budaya rekayasa.
Hilirisasi seperti yang sedang dilakukan Indonesia adalah satu instrumen industri, tetapi bukan keseluruhan. Ia menarik investasi, ia membangun pabrik, ia menciptakan ekspor bernilai lebih tinggi. Tapi ia tidak otomatis menghasilkan budaya rekayasa. Vietnam membangun budaya rekayasa dengan mengirim ratusan ribu pemuda ke universitas teknik di Rusia, Jepang, dan Korea Selatan; dengan memaksa Samsung untuk mendirikan pusat R&D di Hanoi; dengan menginvestasikan satu persen lebih dari PDB-nya untuk penelitian dan pengembangan. Pengeluaran R&D Indonesia, menurut data terkini, masih di kisaran 0,3 persen PDB—lebih rendah dari Vietnam, jauh lebih rendah dari Malaysia (sekitar 1 persen), dan amat sangat jauh lebih rendah dari Korea Selatan (4,8 persen) atau Israel (5,5 persen).
Lebih jauh, ada masalah pendidikan. Tulisan saya sebelumnya tentang ketidaksesuaian antara pendidikan formal dan tuntutan pasar kerja di Indonesia secara langsung relevan di sini. Hilirisasi membutuhkan teknisi madya, insinyur kimia, ahli metalurgi, programmer industri, manajer rantai pasok yang kompeten. Sistem pendidikan vokasi kita, dengan segala hormat kepada para guru SMK dan dosen politeknik yang bekerja keras dengan anggaran minimal, belum menghasilkan tenaga semacam itu dalam jumlah yang memadai. Selama jurang antara kebutuhan industri dan output pendidikan ini tidak dijembatani, hilirisasi akan terus bergantung pada teknisi asing—yang artinya, terus bergantung pada Tiongkok—dan keuntungan jangka panjangnya bagi Indonesia akan terbatas.
X. Apa yang Bisa Berhasil
Jadi, di mana ini meninggalkan kita?
Saya akan kembali ke posisi awal saya: saya mendukung hilirisasi. Tetapi dukungan saya bukan tanpa syarat. Saya pikir program ini bisa berhasil—bisa benar-benar menjadi titik balik bagi industri Indonesia—jika empat hal terjadi secara bersamaan.
Pertama, hilirisasi harus dipasangkan dengan investasi besar-besaran dalam pendidikan teknik dan vokasi. Bukan tambahan 10 persen anggaran SMK setiap tahun—itu hampir sekadar inflasi. Kita berbicara tentang lompatan kuantum: mungkin penggandaan jumlah lulusan teknik dalam satu dekade, kemitraan agresif dengan universitas Korea Selatan, Jerman, dan Taiwan untuk mengirim ribuan pemuda Indonesia belajar di luar negeri dengan ikatan dinas pulang ke industri. Korea Selatan melakukan ini di tahun 1960-an. Tiongkok melakukan ini di tahun 1980-an. Vietnam melakukan ini dari tahun 1990-an. Pertanyaannya adalah apakah kita memiliki imajinasi politik untuk melakukannya juga.
Kedua, pemerintah harus secara aktif mendorong "fase kedua" hilirisasi—yaitu, mendorong kepemilikan dan kapasitas teknologi pindah dari pemilik asing ke perusahaan domestik. Ini tidak berarti nasionalisasi. Ini berarti melalui joint venture, melalui persyaratan kandungan lokal, melalui dukungan terhadap perusahaan-perusahaan domestik yang mau dan mampu naik level (Antam, Indonesia Battery Corporation, Pertamina, dan bahkan perusahaan swasta seperti Indika dan Bakrie). Cara Tiongkok melakukan ini pada industri mobil dan kereta cepat selama 2000-an adalah contoh—dengan segala kontroversinya—yang patut dipelajari.
Ketiga, masalah lingkungan dan tata kelola harus diperlakukan sebagai pra-syarat, bukan tambahan. Smelter hijau bukan kemewahan; ia adalah syarat untuk akses pasar EU dan, semakin lama, pasar Amerika Serikat. Selama nikel Indonesia diasosiasikan dengan deforestasi, kerusakan terumbu karang, dan tenaga listrik batubara, premium harga yang bisa kita kenakan akan terbatas. Sebaliknya, jika kita berhasil menjadi pemasok nikel "berkelanjutan" dengan jejak karbon yang dapat dilacak dan diverifikasi, kita bisa membuka segmen pasar premium yang sekarang dikuasai oleh produsen di Australia dan Kanada.
Keempat, dan ini mungkin yang paling sulit: kita harus mendiversifikasi hilirisasi melampaui nikel. Indonesia memiliki bauksit yang melimpah—mengapa kita belum menjadi pemain besar dalam aluminium dan produk-produk hilirannya? Kita memiliki tembaga di Papua—mengapa kita belum menjadi produsen kabel listrik dan komponen elektronika? Kita memiliki gas alam—mengapa industri petrokimia kita stagnan? Setiap hilirisasi komoditas membawa risiko konsentrasi; satu hilirisasi sukses adalah keberuntungan, lima hilirisasi sukses adalah strategi industri.
XI. Penutup: Indonesia Akan Tua Sebelum Kaya?
Demografer telah memperingatkan kita selama bertahun-tahun: bonus demografi Indonesia—periode di mana jumlah penduduk usia produktif jauh melebihi jumlah penduduk tanggungan—akan mencapai puncaknya sekitar 2030 dan kemudian secara bertahap berakhir menjelang 2040. Ini adalah jendela. Bukan jendela yang sangat besar, dan bukan jendela yang akan kembali terbuka. Setiap negara yang berhasil menjadi negara industri maju—Inggris, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Taiwan, Tiongkok—melakukannya selama jendela demografi mereka terbuka. Setiap negara yang gagal—Brasil, Argentina, Filipina, beberapa negara Afrika—gagal selama jendela mereka terbuka, dan tidak pernah benar-benar memulihkannya.
Indonesia, pada 2025, sedang berada di tengah jendela itu. Hilirisasi adalah jawaban terbaik yang kita miliki saat ini. Ia tidak sempurna. Ia membawa risiko ketergantungan baru, biaya lingkungan yang signifikan, ketegangan diplomatik, dan jenis pekerjaan yang tidak sebanyak yang dijanjikan. Tetapi alternatifnya—kembali ke ekspor komoditas mentah, atau menyerah pada model ekonomi berbasis konsumsi domestik dan jasa seperti Filipina—lebih buruk.
Yang saya khawatirkan, sebagai seseorang yang ingin negara ini berhasil, adalah bahwa kita terlalu mudah puas dengan keberhasilan jangka pendek. Angka 5,3 persen pertumbuhan industri di 2025 itu nyata, tapi ia adalah satu tahun. Angka 19,07 persen pangsa PDB itu nyata, tapi ia adalah pemulihan dari titik yang sangat rendah, bukan kebangkitan ke ketinggian baru. Hilirisasi nikel itu nyata dan berhasil dalam ukurannya sendiri, tapi ia mempekerjakan ratusan ribu orang dalam negara dengan dua ratus tiga puluh juta jiwa.
Pekerjaan yang sesungguhnya—membangun budaya rekayasa, menumbuhkan industri barang modal domestik, menjembatani jurang antara pendidikan dan industri, mendiversifikasi basis manufaktur kita di luar pengolahan komoditas—pekerjaan ini akan berlangsung selama dua atau tiga dekade. Ia akan memerlukan konsistensi kebijakan yang melampaui satu siklus presiden. Ia akan memerlukan kesediaan untuk membuat pilihan yang tidak populer secara politik—mengurangi subsidi yang dinikmati kelas menengah untuk mendanai pendidikan vokasi, misalnya, atau menertibkan tata ruang yang dilanggar oleh tuan tanah politik.
Saya tidak yakin apakah kita mampu melakukannya. Saya menulis tulisan ini dengan kerendahan hati epistemik tertentu: ekonom yang lebih bijaksana dari saya telah salah memprediksi arah ekonomi Indonesia berkali-kali. Negara ini terus mengejutkan, kadang ke atas, kadang ke bawah. Tapi saya tahu satu hal dengan keyakinan tertentu: kita berada pada momen di mana keputusan-keputusan yang kita buat dalam lima sampai sepuluh tahun ke depan akan menentukan apakah Indonesia, pada 2045, akan menjadi negara industri seperti yang dijanjikan oleh visi pendiri, atau menjadi sebuah catatan kaki yang lebih besar dalam buku tentang negara-negara yang nyaris berhasil.
Tungku peleburan di Morowali menyala dua puluh empat jam sehari. Di dalamnya, bijih nikel yang telah berdiam di tanah Sulawesi Tengah selama jutaan tahun kini diubah menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Ini adalah pemandangan yang membuat saya, ketika saya mengunjunginya, optimis. Tapi tungku peleburan, kita tahu dari sejarah, bisa memproduksi dua hal yang sangat berbeda: alat dari logam yang akan dipakai sebuah peradaban untuk membangun dirinya, atau abu dari ambisi yang dibakar terlalu cepat. Yang akan kita produksi tergantung pada apa yang kita lakukan, dan apa yang kita pilih tidak lakukan, dalam dekade yang baru saja dimulai ini.
Catatan dan sumber: Data BPS untuk angka PDB, kontribusi sektor manufaktur, dan pertumbuhan sektoral 2025 (dirilis Februari 2026). Data komparatif regional dari World Bank Development Indicators, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office, dan McKinsey Southeast Asia Quarterly Review Q4 2025. Analisis kebijakan hilirisasi mengacu pada makalah World Bank "Nickel, Steel and Cars" (November 2025), studi CSIS tentang rantai nilai nikel (September 2025), dan publikasi Observer Research Foundation (Oktober 2025). Konsep "premature deindustrialization" mengikuti Dani Rodrik (Harvard, 2016). Tulisan ini ditulis dengan sadar akan keterbatasannya: data hilirisasi sering disajikan oleh pemerintah dengan metodologi yang tidak sepenuhnya transparan, dan banyak klaim manfaat masih bersifat proyeksi alih-alih realisasi. Pembaca yang skeptis dipersilakan untuk tetap skeptis.
