Pada akhir April 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan tiga belas proyek pengolahan sumber daya alam senilai 7,2 miliar dolar AS dan menyebut hilirisasi sebagai jalan menuju kebangkitan nasional (East Asia Forum, 2026). Pesan itu menggemakan keyakinan lama bahwa Indonesia, dengan kekayaan mineral dan pasar domestik yang besar, sedang menapaki tangga industrialisasi yang sama dengan yang pernah dinaiki Korea Selatan, Taiwan, dan kemudian Tiongkok. Namun di balik seremoni dan angka investasi yang mengesankan tersimpan sebuah teka-teki yang tidak nyaman: meskipun ekonomi Indonesia tumbuh konsisten sekitar lima persen selama lebih dari satu dekade, pangsa sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tidak lagi bergerak naik. Sektor yang secara historis menjadi mesin transformasi negara-negara berpendapatan menengah justru tampak terjebak pada plateau struktural.
Tulisan ini menelaah teka-teki tersebut dari sudut pandang pengamat luar. Pertanyaannya bukan apakah manufaktur Indonesia "sehat" atau "sakit" — perdebatan yang sebagian besar bersifat semantik dan politis — melainkan mengapa sektor itu kehilangan kemampuannya untuk memperdalam pangsanya dalam ekonomi, dan apa konsekuensinya bagi prospek pembangunan jangka panjang. Untuk menjawabnya, analisis disusun dalam empat bagian: kondisi sektor saat ini dibandingkan dengan negara setara; akar struktural dari stagnasi tersebut; prospek, tantangan, dan risiko operasional industrialisasi ke depan; dan akhirnya, ruang manuver yang tersedia baik bagi negara maupun bagi pelaku industri.
I. Anatomi Sebuah Plateau
Mari mulai dari angka, karena justru di sinilah perdebatan publik sering tergelincir. Pemerintah, melalui Kementerian Perindustrian, secara konsisten menolak narasi deindustrialisasi. Juru bicara Kementerian Perindustrian menegaskan bahwa pada 2025 sektor manufaktur menyumbang 19,07 persen terhadap PDB nasional, sebuah angka yang dalam beberapa tahun terakhir justru bergerak naik (Expat Life in Indonesia, 2026). Argumen pemerintah memiliki dasar metodologis yang sah: konsep, definisi, dan metode penghitungan PDB telah berubah sejak 2009, sehingga membandingkan kontribusi manufaktur pra-2009 dengan periode setelahnya bukanlah perbandingan apel-dengan-apel (Expat Life in Indonesia, 2026). Bila kerangka dijaga konsisten, pangsa manufaktur sejak kuartal pertama 2022 hingga kuartal keempat 2025 memang memperlihatkan tren yang relatif stabil bahkan sedikit menaik.
Namun argumen ini, meskipun benar secara teknis, justru menggarisbawahi persoalan yang sesungguhnya. Bahkan dengan kerangka penghitungan yang paling menguntungkan, kontribusi manufaktur Indonesia berada di kisaran 17 hingga 19 persen — dan yang penting, *tidak lagi bertambah dalam secara berarti*. Bandingkan ini dengan puncaknya. Pangsa manufaktur terhadap PDB Indonesia pernah mencapai sekitar 32 persen pada 2002 dan sejak itu menurun secara perlahan tetapi konsisten (Indonesia Economic Summit, 2024). Sebagian penurunan itu adalah artefak perubahan metodologi, tetapi tidak seluruhnya. Inti persoalannya adalah bahwa sektor ini telah berhenti memperdalam dirinya jauh sebelum negara mencapai tingkat pendapatan yang biasanya menandai transisi alamiah dari manufaktur ke jasa.
Untuk menempatkan posisi Indonesia dalam konteks regional, perbandingan dengan negara-negara setara di Asia Tenggara sangat menerangi. Nilai tambah manufaktur (*manufacturing value added*, MVA) Indonesia tercatat 265,07 miliar dolar AS pada 2024, menempatkannya pada peringkat kesepuluh dunia (World Bank Group, 2025, dalam ejurnal seminar-id, 2025). Secara absolut, ini angka besar — wajar untuk ekonomi terbesar di kawasan. Tetapi ukuran absolut menyembunyikan kelemahan struktural yang baru terlihat ketika kita beralih ke ukuran relatif dan dinamika pertumbuhan.
Thailand, misalnya, mempertahankan pangsa manufaktur sekitar 24,32 persen terhadap PDB pada 2024, jauh di atas rata-rata dunia sebesar 12,37 persen (The Global Economy, 2024). Lebih penting lagi, basis manufaktur Thailand terintegrasi dalam rantai nilai global pada sektor-sektor kompleks: pada 2022 produk manufaktur menyusun 72,6 persen dari total ekspor barang negara itu, didominasi elektronik, suku cadang otomotif, dan energi terbarukan (FocusEconomics, 2024). Vietnam menyajikan kontras yang bahkan lebih tajam. Pada 2025, nilai tambah manufaktur Vietnam tumbuh 9,97 persen — laju tertinggi sepanjang periode 2019–2025 — dan manufaktur sendiri menyumbang lebih dari 20 persen PDB dengan target mencapai porsi produk berteknologi tinggi setidaknya 45 persen (Vietnam Briefing, 2026). Ekonomi Vietnam secara keseluruhan tumbuh 8,02 persen pada 2025, hampir dua kali lipat laju Indonesia, dengan industri sebagai motor utamanya (McKinsey, 2026).
Perbandingan ini memperjelas perbedaan kualitatif. Vietnam dan Thailand bukan sekadar memiliki pangsa manufaktur yang lebih tinggi; mereka memiliki manufaktur yang *bergerak naik dalam rantai nilai* dan tumbuh lebih cepat daripada ekonomi keseluruhan. Di Indonesia, sebaliknya, pertumbuhan manufaktur kerap berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, yang berarti sektor itu tidak lagi menjadi penggerak utama pertumbuhan seperti pada era industrialisasi awal (UIN Jakarta, 2025). Ketika sebuah sektor tumbuh lebih lambat daripada ekonomi yang menampungnya, pangsanya secara aritmetis akan menyusut — inilah definisi mekanis dari stagnasi struktural.
Dimensi ketenagakerjaan memperdalam diagnosis. Manufaktur menyumbang sekitar 19 persen PDB tetapi hanya menyerap sekitar 14 persen tenaga kerja (Mendatu et al., dalam ResearchGate, 2026). Kesenjangan ini sendiri tidak selalu buruk — ia bisa mencerminkan produktivitas tinggi per pekerja. Tetapi di Indonesia, ia hidup berdampingan dengan produktivitas tenaga kerja yang tertinggal: produktivitas pekerja Indonesia berada di kisaran 23.300 dolar AS per pekerja per tahun, di bawah rata-rata ASEAN, sementara sekitar 30 persen pekerja mengalami setengah pengangguran (*underemployment*) (ResearchGate, 2026). Hampir 60 persen seluruh pekerja Indonesia berada di sektor informal pada 2024 (Indonesia Investments, 2024). Yang mengkhawatirkan, Asian Development Bank mencatat bahwa realokasi tenaga kerja di Indonesia justru tertinggal: pekerja lebih banyak berpindah ke jasa berproduktivitas rendah ketimbang ke sektor berproduktivitas tinggi, sehingga perolehan produktivitas agregat terbatas (ADB, 2026). Inilah tanda khas dari sebuah ekonomi yang gagal menyelesaikan transformasi strukturalnya.
II. Diagnosis: Deindustrialisasi Prematur dan Akar Strukturalnya
Pola yang dialami Indonesia memiliki nama dalam literatur ekonomi pembangunan: *deindustrialisasi prematur* (*premature deindustrialization*). Konsep ini dirumuskan secara sistematis oleh Dani Rodrik, yang memandang manufaktur sebagai "eskalator" pertumbuhan ekonomi (Rodrik, 2016). Argumen Rodrik berangkat dari sebuah observasi empiris yang kuat: manufaktur formal terorganisir menunjukkan *konvergensi tak bersyarat* (*unconditional convergence*) — artinya, produktivitasnya cenderung mengejar perbatasan teknologi global terlepas dari kondisi awal negara tersebut (Rodrik, 2013). Sektor inilah yang secara historis memungkinkan negara-negara miskin memindahkan pekerja dari pedesaan berproduktivitas rendah ke pabrik perkotaan berproduktivitas tinggi, menghasilkan lompatan pertumbuhan yang cepat.
Deindustrialisasi prematur terjadi ketika sebuah negara mencapai puncak pangsa manufakturnya — baik dalam output maupun lapangan kerja — pada tingkat pendapatan yang jauh lebih rendah daripada yang dialami para industrialis awal, dan kemudian beralih ke ekonomi berbasis jasa sebelum benar-benar terindustrialisasi (Rodrik, 2016). Inilah persisnya yang terjadi pada Indonesia: puncak pada awal 2000-an, lalu plateau dan kemerosotan perlahan, semuanya berlangsung ketika Indonesia baru menyeberang ke status berpendapatan menengah-atas pada 2023 dengan GNI per kapita 4.810 dolar AS — masih jauh di bawah ambang batas berpendapatan tinggi sebesar 13.935 dolar AS (East Asia Forum, 2026). Bila tangga itu hilang sebelum negara sempat naik, konsekuensinya serius: deindustrialisasi prematur memangkas potensi pertumbuhan dan menutup jalur utama konvergensi dengan negara maju (Rodrik, 2016).
Rodrik mengaitkan fenomena ini terutama dengan dua kekuatan global: liberalisasi perdagangan dan masuknya Tiongkok ke manufaktur dunia, yang menekan harga relatif barang manufaktur dan membuat negara-negara berkembang sebagai pengambil harga (*price taker*) bergeser menjauh dari manufaktur (Rodrik, 2016; CEPR, 2017). Manufaktur juga menjadi semakin padat keterampilan, sehingga menyulitkan pendatang baru untuk menembus pasar dunia dan mereplikasi pengalaman bintang-bintang manufaktur Asia (Our World in Data, 2017). Tetapi kekuatan global ini menimpa semua negara berkembang secara merata; mereka tidak menjelaskan mengapa Vietnam berhasil naik sementara Indonesia tersendat. Untuk itu, perlu ditelusuri akar struktural yang khas Indonesia.
**Akar pertama: ketergantungan pada keunggulan sumber daya alam yang menggeser, bukan memperdalam, industrialisasi.** Strategi industri Indonesia dalam dekade terakhir bertumpu pada hilirisasi mineral — kebijakan yang melarang ekspor bijih mentah untuk memaksa pengolahan domestik. Secara naratif, ini sukses besar. Sejak larangan ekspor nikel penuh berlaku pada 2020, ekonomi Indonesia tumbuh 32,1 persen hingga 2024, dan pada tahun itu Indonesia menguasai 58 persen produksi nikel global (CSIS, 2025). Nilai ekspor nikel melonjak dramatis. Namun di sinilah letak kontradiksi struktural yang penting: lonjakan nilai ekspor tidak selalu mencerminkan nilai tambah dalam pengertian teknologis (BIO Web of Conferences, 2025).
Indonesia memang mendominasi penambangan hulu dan telah membangun kapasitas pengolahan antara (*nickel matte*, *mixed hydroxide precipitate*), tetapi negara ini hampir sepenuhnya absen dari segmen bernilai tinggi: produksi katoda, perakitan sel baterai, dan manufaktur kendaraan listrik (BIO Web of Conferences, 2025). Lebih jauh, struktur kepemilikan dan rantai pasok memperdalam ketergantungan eksternal. Perusahaan Tiongkok, sering melalui afiliasi di Hong Kong dan Singapura, mengendalikan sekitar 75 persen kapasitas pemurnian; Tiongkok memasok 80–90 persen impor mesin pemurnian Indonesia; dan asam sulfat untuk proses *High Pressure Acid Leaching* sebagian besar diimpor dari Tiongkok sejak 2021 (CSIS, 2025). Ekonom senior INDEF, Faisal Basri, merangkum kritik ini secara tajam, menilai bahwa hasil kebijakan hilirisasi lebih banyak menguntungkan negara lain ketimbang industri domestik Indonesia (Tura Consulting, 2025). Akibatnya, hilirisasi menambah berat sektor pengolahan dalam statistik tetapi tidak menciptakan kapabilitas industrial yang menyebar (*spillover*) ke seluruh ekonomi — sebuah pertumbuhan yang lebar tetapi dangkal.
**Akar kedua: kelemahan kapabilitas teknologi dan keterampilan.** Transformasi struktural yang berhasil membutuhkan tenaga kerja yang mampu menyerap dan mengadaptasi teknologi. Di sini Indonesia menghadapi keterbatasan mendasar. Angkatan kerja masih didominasi pekerja berketerampilan rendah, dan produktivitas tenaga kerja tertinggal dari rata-rata kawasan (ResearchGate, 2026). Manufaktur global yang semakin padat keterampilan dan padat modal berarti pintu masuk yang dulu lebar bagi pekerja semi-terampil kini menyempit. Bahkan dalam sektor unggulan seperti hilirisasi nikel, pertanyaan tentang kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan di daerah tambang tetap belum terjawab memuaskan (Natural Resource Governance Institute, 2025).
**Akar ketiga: struktur biaya dan daya saing yang rapuh.** Industri manufaktur Indonesia, khususnya di luar enklave sumber daya alam, menghadapi struktur biaya yang melemahkan daya saing ekspor. Industri tekstil dan serat, misalnya, masih sangat bergantung pada bahan baku impor — sekitar 85 persen Mono Ethylene Glycol masih diimpor — sehingga setiap pelemahan rupiah langsung menaikkan biaya produksi dan menggerus daya saing (Textiles Resources, 2026). Ketergantungan impor bahan antara ini adalah ironi dari sebuah negara yang mengklaim sedang memperdalam industrinya: nilai tambah domestik tetap tipis karena mata rantai pemasok dalam negeri belum terbangun.
**Akar keempat: realokasi tenaga kerja yang macet dan jebakan informalitas.** Seperti dicatat ADB, alih-alih bergerak ke manufaktur formal berproduktivitas tinggi, tenaga kerja Indonesia lebih banyak terserap ke jasa informal berproduktivitas rendah (ADB, 2026). Sektor informal yang mencakup hampir 60 persen pekerja bertindak sebagai katup penyelamat sosial sekaligus jebakan produktivitas — ia menyerap mereka yang tidak terserap industri formal, tetapi sekaligus mengunci mereka dalam pekerjaan berupah rendah tanpa jaminan. Ini membalik logika eskalator Rodrik: alih-alih pedesaan-ke-pabrik, arus tenaga kerja Indonesia mengalir dari pertanian ke jasa informal perkotaan, melompati tahap industrial yang seharusnya mengangkat produktivitas.
III. Prospek, Tantangan, dan Risiko Operasional
Diagnosis di atas tidak berarti pintu industrialisasi telah tertutup rapat. Indonesia memiliki aset nyata: pasar domestik 280 juta jiwa, cadangan mineral transisi energi yang strategis, posisi geografis di jantung rantai pasok Asia, dan momentum investasi yang kuat — realisasi investasi 2024 mencapai sekitar 1.714 triliun rupiah dengan penanaman modal asing menyumbang sekitar 52,5 persen (ORF, 2025). Pembukaan pabrik sel baterai kendaraan listrik pertama oleh Hyundai dan LG pada Juli 2024 menunjukkan bahwa pergerakan ke segmen yang lebih tinggi dalam rantai nilai bukanlah kemustahilan (ORF, 2025). Pertanyaannya adalah apakah aset-aset ini dapat dikonversi menjadi kapabilitas industrial yang dalam dan menyebar, atau hanya menjadi enklave-enklave terisolasi.
Sejumlah tantangan dan risiko membayangi jalan ke depan, dan penting membedakan antara risiko makro-struktural dengan risiko operasional di tingkat industri.
**Risiko ketergantungan jalur (*path dependency*) hijau.** Strategi hilirisasi membawa risiko menciptakan bentuk ketergantungan baru. Dengan Danantara kini mengoordinasikan delapan belas proyek hilir senilai sekitar 600 triliun rupiah dengan nikel sebagai pusatnya (East Asia Forum, 2026), Indonesia mempertaruhkan sebagian besar masa depan industrialnya pada satu kelas komoditas yang harganya berfluktuasi tajam dan teknologinya berkembang cepat. Bila kimia baterai bergeser menjauh dari nikel, atau bila harga nikel jatuh akibat kelebihan pasokan yang sebagian justru dipicu ekspansi Indonesia sendiri, basis industrial yang dibangun di atas asumsi permintaan nikel bisa menjadi aset terdampar. Bank Dunia menyimpulkan bahwa negara dapat keluar dari jebakan pendapatan menengah hanya dengan memadukan investasi, infusi teknologi dari luar, dan inovasi domestik (East Asia Forum, 2026) — sebuah resep yang sulit dipenuhi oleh model yang bertumpu pada satu komoditas dan teknologi serta modal asing.
**Tantangan tekanan impor dan siklus permintaan.** Sektor manufaktur yang berorientasi pasar domestik dan ekspor padat karya menghadapi tekanan ganda. Sepanjang 2024 dan 2025, Indeks Manajer Pembelian (PMI) manufaktur Indonesia berkali-kali masuk zona kontraksi, jatuh hingga 46,7 pada April 2025 — kontraksi paling tajam sejak Agustus 2021 — sebelum pulih secara bertahap (Business Indonesia, 2025; APSN, 2025). Penyebabnya adalah kombinasi permintaan domestik yang lemah akibat menurunnya daya beli rumah tangga, gangguan perdagangan, dan tekanan impor (Jakarta Globe, 2025). Volatilitas ini berlanjut hingga 2026: PMI turun ke 49,1 pada April 2026, kontraksi pertama dalam berbulan-bulan, dengan tekanan biaya input mencapai level tertinggi dua tahun dan penundaan pengiriman yang memburuk akibat gangguan rantai pasok global (Trading Economics, 2026).
**Risiko operasional di tingkat industri.** Pada lapisan mikro, pelaku industri menghadapi serangkaian risiko konkret yang menentukan kelangsungan usaha. Pertama, *risiko nilai tukar dan biaya input*: ketergantungan pada bahan baku impor membuat marjin industri seperti tekstil dan serat sangat sensitif terhadap pelemahan rupiah, dengan kenaikan biaya yang sering tidak dapat diteruskan ke harga jual karena permintaan yang lesu (Textiles Resources, 2026). Kedua, *risiko penutupan dan rasionalisasi kapasitas*: sepanjang 2025, lima pabrik tekstil tutup dan sekitar 3.000 pekerja terkena pemutusan hubungan kerja, sementara enam pabrik lain beroperasi di bawah 50 persen kapasitas (APSyFI, 2025). Secara nasional, gelombang PHK menembus 24.000 pekerja hingga Mei 2025 (Business Indonesia, 2025). Ketiga, *risiko disrupsi teknologi dan otomasi*: sebagian gelombang PHK didorong oleh adopsi teknologi dan otomasi yang mempertahankan produktivitas dengan mengorbankan lapangan kerja (Jakarta Globe, 2025) — sebuah dinamika yang menggerus justru fungsi penyerapan tenaga kerja yang menjadi alasan utama mendorong industrialisasi padat karya. Keempat, *risiko persaingan impor*, terutama produk murah yang membanjiri pasar domestik dan menekan produsen lokal pada segmen yang sama. Kelima, *risiko logistik dan rantai pasok*, tercermin dari penundaan pengiriman yang memburuk hingga level terburuk sejak 2021 akibat kelangkaan material dan gangguan pelayaran (Trading Economics, 2026).
Kombinasi risiko-risiko ini menjelaskan paradoks yang membingungkan banyak pengamat: mengapa investasi besar mengalir deras ke sektor hilirisasi sumber daya alam sementara industri manufaktur arus utama — tekstil, alas kaki, barang konsumen — justru mengalami penutupan pabrik dan PHK. Indonesia secara bersamaan mengalami *boom* di satu enklave industrial dan kontraksi di basis manufaktur yang lebih luas. Inilah wajah deindustrialisasi prematur yang sesungguhnya: bukan kemerosotan menyeluruh, melainkan polarisasi antara segmen sumber daya alam yang membesar dan segmen manufaktur tradable yang menyusut.
IV. Jalan Keluar: Perspektif Negara
Mengingat akar struktural yang teridentifikasi, ruang manuver kebijakan dapat dipetakan, meskipun tidak ada satu pun yang menawarkan solusi cepat. Beberapa arah yang konsisten dengan diagnosis di atas dapat dipertimbangkan.
**Mengubah hilirisasi dari pendalaman vertikal menjadi penyebaran horizontal.** Kebijakan hilirisasi yang ada berhasil memaksa pengolahan domestik tetapi gagal menyebarkan kapabilitas. Pergeseran orientasi diperlukan: dari sekadar menambah tahap pengolahan menuju pembangunan rantai pemasok domestik, transfer teknologi yang termuat dalam kontrak investasi, dan pengembangan segmen bernilai tinggi seperti produksi katoda dan sel baterai yang kini masih absen (BIO Web of Conferences, 2025). Tanpa kewajiban kandungan lokal yang dirancang cermat dan penegakan transfer pengetahuan, enklave hilirisasi akan tetap menjadi pulau-pulau modal dan teknologi asing yang minim keterkaitan dengan ekonomi domestik. Pengalaman menunjukkan bahwa dominasi kepemilikan asing pada segmen pemurnian (CSIS, 2025) membatasi seberapa banyak nilai yang sungguh-sungguh tertahan di dalam negeri.
**Investasi pada kapabilitas manusia dan teknologi.** Karena manufaktur modern semakin padat keterampilan, jalur eskalator hanya dapat dipulihkan jika angkatan kerja mampu menaikinya. Ini menuntut investasi besar dan berkelanjutan pada pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, riset dan pengembangan, serta infrastruktur inovasi domestik. Resep Bank Dunia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah — memadukan investasi, infusi teknologi, dan inovasi domestik (East Asia Forum, 2026) — menempatkan kapabilitas domestik, bukan sekadar akumulasi modal asing, sebagai poros strategi.
**Memperbaiki iklim biaya dan daya saing manufaktur tradable.** Stagnasi tidak akan teratasi jika perhatian kebijakan hanya tertuju pada enklave sumber daya alam sementara basis manufaktur yang lebih luas dibiarkan tergerus. Mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor melalui pembangunan industri antara, menstabilkan biaya input, memperbaiki logistik dan kepastian regulasi, serta menjaga daya beli domestik yang menopang permintaan — semuanya menjadi prasyarat agar sektor seperti tekstil, makanan-minuman, dan barang konsumen dapat bersaing alih-alih tutup. Pemulihan PMI ke zona ekspansi pada paruh kedua 2025 (Business Indonesia, 2025) menunjukkan bahwa sektor ini responsif terhadap perbaikan kondisi, tetapi kerentanannya yang berulang menandakan bahwa perbaikan tersebut belum struktural.
**Menargetkan kualitas pertumbuhan, bukan sekadar angka.** UNIDO memperkirakan bahwa untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi 8 persen secara berkelanjutan — ambisi yang dikaitkan dengan visi Indonesia Emas 2045 — pangsa manufaktur terhadap PDB perlu berada di kisaran 25 persen (Indonesia Economic Summit, 2024). Angka itu jauh dari posisi Indonesia saat ini, dan menutup jaraknya menuntut bukan sekadar mempertahankan plateau melainkan memperdalamnya kembali. Ini sebuah ambisi yang besar, dan realistis untuk mengakui bahwa kondisi global pasca-1990 — yang membuat eskalator manufaktur lebih curam bagi pendatang baru (Our World in Data, 2017) — membatasi seberapa jauh kebijakan domestik saja dapat melawan arus.
V. Jalan Keluar: Perspektif Pelaku Industri
Dari sudut pandang perusahaan yang beroperasi di tengah tekanan struktural ini, kalkulus berbeda dari kalkulus negara. Pelaku industri tidak dapat menunggu reformasi makro yang berjalan lambat; mereka harus mengelola risiko operasional dalam horizon yang jauh lebih pendek. Beberapa respons strategis yang konsisten dengan kondisi yang dipetakan dapat dipertimbangkan.
Terhadap risiko nilai tukar dan ketergantungan impor, perusahaan dapat menempuh lindung nilai (*hedging*) yang lebih disiplin dan, di mana memungkinkan, mensubstitusi bahan baku impor dengan pemasok domestik untuk mengurangi paparan terhadap volatilitas rupiah (Textiles Resources, 2026). Bagi sektor di mana pemasok domestik belum ada, strategi integrasi ke belakang (*backward integration*) atau pembentukan konsorsium pengadaan bersama dapat menumbuhkan mata rantai yang selama ini hilang.
Terhadap risiko persaingan impor dan disrupsi permintaan, diferensiasi produk dan pergerakan menuju segmen bernilai lebih tinggi menawarkan perlindungan yang lebih tahan lama daripada bersaing pada harga. Industri tekstil yang bergerak ke produk tekstil dan pakaian bernilai tambah lebih tinggi, misalnya, menunjukkan pemulihan yang lebih stabil dibanding segmen komoditas (Business Indonesia, 2025).
Terhadap risiko otomasi dan transisi teknologi, pelaku industri menghadapi dilema: otomasi meningkatkan produktivitas tetapi mengikis keunggulan tenaga kerja murah yang menjadi dasar kompetitif banyak perusahaan Indonesia (Jakarta Globe, 2025). Respons yang seimbang adalah mengadopsi otomasi secara selektif pada proses di mana ia memberi keunggulan biaya nyata, sambil meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat mengisi fungsi-fungsi yang melengkapi, bukan digantikan, mesin.
Terhadap risiko logistik dan rantai pasok, diversifikasi pemasok dan pengelolaan persediaan yang lebih lentur menjadi penting di tengah gangguan pengiriman global yang berulang (Trading Economics, 2026). Dan terhadap volatilitas siklus permintaan secara keseluruhan, fleksibilitas kapasitas — kemampuan menyesuaikan tingkat produksi tanpa langsung menutup fasilitas atau melakukan PHK massal — dapat menjadi penyangga yang menjaga kelangsungan usaha melewati periode kontraksi.
Namun penting untuk jujur tentang batas dari respons di tingkat perusahaan. Tidak ada strategi mikro yang dapat sepenuhnya menetralkan tekanan struktural makro. Sebuah perusahaan tekstil yang dikelola dengan baik tetap rentan jika rupiah melemah tajam, jika daya beli domestik runtuh, atau jika produk impor murah membanjiri pasar tanpa hambatan. Inilah sebabnya jalan keluar di tingkat pelaku industri dan di tingkat negara bersifat komplementer, bukan substitutif: yang satu mengelola gejala, yang lain menangani akar.
VI. Penutup: Membaca Plateau dengan Jujur
Teka-teki yang membuka tulisan ini — mengapa kontribusi manufaktur stagnan meskipun ekonomi tumbuh — kini dapat dijawab dengan lebih jernih. Indonesia mengalami bentuk deindustrialisasi prematur: sektor manufaktur mencapai puncak pangsanya pada tingkat pendapatan yang relatif rendah, lalu berhenti memperdalam diri jauh sebelum negara mencapai kematangan industrial. Akar strukturalnya berlapis: model pertumbuhan yang bertumpu pada keunggulan sumber daya alam yang melebar tetapi dangkal; kelemahan kapabilitas teknologi dan keterampilan; struktur biaya yang rapuh dan tergantung impor; serta realokasi tenaga kerja yang macet ke arah informalitas, bukan ke arah manufaktur formal berproduktivitas tinggi.
Perdebatan tentang apakah Indonesia "sedang berdeindustrialisasi" sebagian besar adalah perdebatan tentang definisi dan periode pembanding. Pemerintah benar bahwa pangsa manufaktur, diukur secara konsisten, tidak runtuh dan bahkan sedikit menaik dalam beberapa tahun terakhir (Expat Life in Indonesia, 2026). Para kritikus juga benar bahwa sektor itu telah kehilangan perannya sebagai mesin pertumbuhan utama dan gagal memperdalam dirinya sebagaimana yang dilakukan tetangga-tetangganya (UIN Jakarta, 2025; Indonesia Economic Summit, 2024). Kedua hal ini dapat benar secara bersamaan, dan justru kombinasi keduanya — pangsa yang stabil tetapi dangkal, pertumbuhan yang ada tetapi tertinggal — yang membentuk plateau struktural yang menjadi inti persoalan.
Apakah plateau ini dapat dipecahkan tetap merupakan pertanyaan terbuka. Aset Indonesia nyata, tetapi demikian pula hambatan globalnya: eskalator manufaktur memang telah menjadi lebih curam bagi pendatang baru pasca-1990 (Rodrik, 2016; Our World in Data, 2017). Yang dapat dikatakan dengan keyakinan adalah bahwa mempertahankan strategi saat ini — menumpukan harapan pada hilirisasi satu komoditas sambil membiarkan basis manufaktur yang lebih luas tergerus — kecil kemungkinannya akan memulihkan tangga yang hilang. Apakah Indonesia memilih jalan yang lebih sulit tetapi lebih dalam, yang membangun kapabilitas alih-alih sekadar kapasitas, adalah keputusan yang trade-off-nya harus ditimbang dengan jujur, bukan diselesaikan dengan retorika kemenangan.
Catatan tentang Keterbatasan Analisis
Analisis ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara eksplisit. *Pertama*, data pangsa manufaktur terhadap PDB sangat sensitif terhadap perubahan metodologi penghitungan, basis tahun harga konstan, dan definisi sektoral; perbandingan lintas waktu, khususnya yang melintasi perubahan metodologi 2009, dapat menyesatkan, dan tulisan ini telah berusaha menandai keterbatasan tersebut namun tidak dapat sepenuhnya menetralkannya. *Kedua*, beberapa angka kunci — termasuk pangsa ketenagakerjaan, produktivitas, dan porsi informalitas — bersumber dari berbagai lembaga dengan tahun referensi dan definisi yang tidak selalu seragam, sehingga komparabilitasnya terbatas. *Ketiga*, kerangka deindustrialisasi prematur Rodrik, meskipun kuat secara empiris, masih diperdebatkan; sebagian studi menemukan hasil yang beragam tergantung data dan rentang waktu (IDE, 2018), dan asumsi bahwa manufaktur "istimewa" sebagai mesin pertumbuhan tidak diterima secara universal. *Keempat*, analisis prospektif tentang risiko — terutama menyangkut harga nikel, arah teknologi baterai, dan kondisi permintaan global — bersifat tak pasti secara inheren dan tidak boleh dibaca sebagai prediksi. *Kelima*, data PMI bulanan menangkap sentimen jangka pendek dan dapat berfluktuasi tajam, sehingga tidak selalu mencerminkan tren struktural. Pembaca disarankan memperlakukan diagnosis ini sebagai kerangka untuk memahami trade-off, bukan sebagai vonis definitif atas nasib industrialisasi Indonesia.
---
Daftar Pustaka
Asian Development Bank. (2026). *Indonesia: Economy*. Diakses dari https://www.adb.org/where-we-work/indonesia/economy
Asosiasi Produsen Serat dan Filamen Indonesia (APSyFI). (2025). *The textile industry continues to face pressure*. Diakses dari https://apsyfi.org/news/171
Asia Pacific Solidarity Network (APSN). (2025, 9 Mei). *Government denies Indonesia is undergoing deindustrialization phase*. Diakses dari https://www.asia-pacific-solidarity.net/news/2025-05-09/government-denies-indonesia-undergoing-deindustrialization-phase.html
BIO Web of Conferences. (2025). *An assessment of Indonesia's nickel downstreaming policy*. SAGE Grace 2025. Diakses dari https://www.bio-conferences.org/articles/bioconf/pdf/2025/50/bioconf_sagegrace2025_02002.pdf
Business Indonesia. (2025). *Indonesia's manufacturing sector: Growth amid global and domestic pressures*. Diakses dari https://business-indonesia.org/news/indonesia-s-manufacturing-sector-growth-amid-global-and-domestic-pressures
Business Indonesia. (2025). *Textiles*. Diakses dari https://business-indonesia.org/textiles
Center for Strategic and International Studies (CSIS). (2025, 30 September). *Indonesian industrialization: Downstreaming up the value chain*. Charting Geoeconomics. Diakses dari https://www.csis.org/blogs/charting-geoeconomics/indonesian-industrialization-downstreaming-value-chain
Centre for Economic Policy Research (CEPR). (2017). *Premature deindustrialisation in the developing world*. VoxEU. Diakses dari https://cepr.org/voxeu/columns/premature-deindustrialisation-developing-world
East Asia Forum. (2026, 18 Mei). *Indonesia's downstreaming risks a green dependency trap*. Diakses dari https://eastasiaforum.org/2026/05/18/indonesias-downstreaming-risks-a-green-dependency-trap/
Expat Life in Indonesia. (2026). *The Ministry of Industry rejects deindustrialization claims in Indonesia*. Diakses dari https://expatlifeindonesia.com/deindustrialization-claims-in-indonesia/
FocusEconomics. (2024). *Thailand economy: GDP, inflation, CPI & interest rates*. Diakses dari https://www.focus-economics.com/countries/thailand/
Indonesia Economic Summit. (2024). *Indonesia needs to raise the share of manufacturing* [Siaran pers]. Diakses dari https://indonesiaeconomicsummit.com/press-release/19
Indonesia Investments. (2024). *Unemployment & labor market in Indonesia*. Diakses dari https://www.indonesia-investments.com/finance/macroeconomic-indicators/unemployment/item255
Institute of Developing Economies (IDE). (2018). *Economic development and premature de-industrialization*. Diakses dari https://www.ide.go.jp/English/Publish/Reports/Rb/2018/2018140001.html
Jakarta Globe. (2025, 2 Juli). *Manufacturing slump deepens as Indonesia's PMI drops to 46.9*. Diakses dari https://jakartaglobe.id/business/manufacturing-slump-deepens-as-indonesias-pmi-drops-to-469
McKinsey & Company. (2026, Maret). *Southeast Asia quarterly economic review: A strong year-end rebound*. Diakses dari https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-asia/southeast-asia-quarterly-economic-review
Mendatu, A., dkk. (2026). *Indonesia employment outlook on productivity*. ResearchGate. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/390948230_Indonesia_Employment_Outlook_on_Productivity
Natural Resource Governance Institute. (2025). *Indonesia's energy transition ambitions: Nickel downstreaming and beyond*. Diakses dari https://resourcegovernance.org/articles/indonesia-energy-transition-ambitions-nickel-downstreaming-and-beyond
Observer Research Foundation (ORF). (2025). *Indonesia's nickel strategy: Downstreaming and development*. Diakses dari https://www.orfonline.org/expert-speak/indonesia-s-nickel-strategy-downstreaming-and-development
Our World in Data. (2017). *Are emerging economies deindustrializing too quickly?* Diakses dari https://ourworldindata.org/growth-and-structural-transformation-are-emerging-economies-industrializing-too-quickly
Rodrik, D. (2013). Unconditional convergence in manufacturing. *The Quarterly Journal of Economics, 128*(1), 165–204.
Rodrik, D. (2016). Premature deindustrialization. *Journal of Economic Growth, 21*(1), 1–33.
The Global Economy. (2024). *Thailand: Share of manufacturing*. Diakses dari https://www.theglobaleconomy.com/Thailand/Share_of_manufacturing/
Textiles Resources. (2026). *Weakening Indonesia rupiah putting pressure on fibre manufacturers*. Diakses dari https://www.textilesresources.com/news/weakening-indonesia-rupiah-putting-pressure-on-fibre-manufacturers/
Trading Economics. (2026). *Indonesia manufacturing PMI*. Diakses dari https://tradingeconomics.com/indonesia/manufacturing-pmi
Tura Consulting Indonesia. (2025). *Indonesia critical minerals: Hilirisasi to industrialization*. Diakses dari https://tura.consulting/insight/from-downstreaming-hilirisasi-to-industrialization-powering-indonesias-critical-mineral-rise/
Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. (2025). *Is Indonesia facing premature deindustrialization?* Diakses dari https://www.uinjkt.ac.id/en/is-indonesia-facing-premature-deindustrialization
Vietnam Briefing. (2026, 10 April). *Vietnam manufacturing tracker: As of April 2026*. Diakses dari https://www.vietnam-briefing.com/news/vietnam-manufacturing-tracker.html
